Bolehkah Mengadakan Iklan Politik di Media Sosial?

Iklan politik di media social ternyata seringkali berjung masalah. Seperti Facebook dan Twitter yang puny acara berbeda untuk menyikapinya.

Lalu, kenapa hal ini dianggap penting?

Dalam perpolitikkan media social Indonesia, biasanya buzzer dan bot dianggap sebagai biang permasalahan.

Mereka dituduh mencemari percakapan, dan seringkali memiliki muatan propaganda yang cenderung berbias pada kepentingan penguasa.

Namun, ada lagi kampanye baru yang belum terlalu menonjol dan banyak dibahas, iklan politik di media social.

Iklan Politik di Media Sosial

Iklan di Media social sering kali menggunakan metode icrotargeting yang memanfaatkan data pengguna untuk penargetan ceruk iklan secara presisi.

Metode ini dibilang rawan pelanggaran privasi dan rawan menyebabkan hoaks. Di Indonesia sendiri kampanye microtargeting sudah digunakan oleh politisi seperti Jokowi dan tim kampanye nya, namun belum pernah dibicarakan serius.

Namun di luar negeri, kontroversi iklan politik di media social memicu perdebatan yang sangat serius.

Facebook Vs Twitter

Menjelang pemilu Amerika Serikat 2020, Facebook dikritik keras ketika platform-nya menyebarkan iklan politik Trump yang terbukti mengandung hoaks.

Terlebih lagi Facebook juga sempat dipermasalahkan saat Cambridge Analytica, sebuah biro konsultan politik, terbukti mencuri data pengguna Facebook untuk memenangkan Trump pada Pilpres AS 2016.

Namun, CEO Facebook Mark Zuckerberg memilih untuk tetap membiarkan seluruh iklan politik beredar. Mereka bahkan menolak untuk melakukan cek fakta pada iklan-iklan ini, yang secara praktis menunjang persebaran hoaks dan disinformasi.

Pelarangan penayangan suatu iklan politik, menurut Zuckerberg, dapat menghambat kebebasan berpendapat.

Sebelumnya, Wakil Presiden Urusan Global dan Komunikasi Facebook, Nick Clegg, juga berargumen bahwa sebagai media sosial Facebook tidak punya hak untuk menjadi hakim benar-salahnya sebuah informasi.

Keputusan ini tentunya berujung pada kritik keras dan keraguan berbagai pihak terhadap komitmen Facebook dalam menghadapi isu hoaks dan privasi.

Sedangkan Twitter menyatakan akan melarang iklan politik mulai 22 November 2019. Keputusan ini disampaikan oleh CEO Twitter, Jack Dorsey pada Rabu 30 Oktober kemarin melalui serangkaian tweet di akun personalnya.

Melakukan fact-checking pada platform media sosial raksasa seperti Twitter bukan hal yang mudah dilakukan.

Proses verifikasi pada banyaknya konten yang hendak diiklankan tentu membutuhkan usaha yang sangat besar.

Maka keputusan untuk meniadakan iklan politik masuk akal untuk mengurangi hoaks, sekaligus menghindarkan Twitter dari skandal terkait microtargeting dan isu privasi yang sensitif dalam perpolitikan digital.

Namun cara ini juga membawa dampak negatif. Twitter akan melarang segala iklan yang bermuatan politis termasuk iklan yang membawa isu-isu sosial politik seperti halnya isu perubahan iklim, imigrasi, dan sebagainya. Hal ini tentu dapat menguntungkan korporasi dalam beberapa kasus.

Namun Dorsey tetap optimis bahwa kebijakan ini akan tetap membuat iklim perpolitikan yang lebih adil, karena larangan iklan politik akan meniadakan keunggulan komunikasi politik kelompok bermodal yang lebih mampu membayar iklan.

Bagaimana Seharusnya Iklan Politik Diatur?

Microtargeting dalam algoritma media sosial berpotensi menjadikan kampanye politik lebih efektif dan efisien, bahkan terkadang membantu kampanye pihak yang bermodal lebih minim.

Namun ia juga memiliki berbagai potensi buruk pelanggaran privasi data pengguna dan penyebaran disinformasi. Maka cara minim regulasi seperti Facebook bisa dibilang adalah yang terburuk.

Itulah sedikit penjelasan mengenai iklan politik yang beredar di Media Sosial. Jadi, bagaimana menurutmu?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *